Belakangan ini, Aceh mengalami gangguan layanan dari Bank Syariah Indonesia (BSI) yang hampir melumpuhkan perekonomian di wilayah tersebut. Akibat imbas gangguan BSI ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh berencana merevisi Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
Ketua DPR Aceh, Saiful Bahri, menyatakan bahwa mereka telah melakukan musyawarah untuk mengizinkan bank konvensional kembali beroperasi di Aceh setelah kepergian mereka sejak diberlakukannya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang LKS.
Implementasi Qanun Aceh no.11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan Syariah pada Koperasi
Qanun No.11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah adalah dasar hukum untuk menerapkan sistem Syariah pada setiap lembaga keuangan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan seutuhnya, termasuk terhadap koperasi pembiayaan Syariah sebagaimana dalam pasal 28.
Menurut Saiful Bahri, keluhan masyarakat dan pengusaha sejak bank syariah beroperasi di Aceh tidak terbendung. Layanan yang buruk dan akses terbatas terhadap keuangan telah menyulitkan pelaku bisnis dalam melakukan transaksi internasional. Saat ini, di Aceh hanya terdapat bank yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Selain itu, ada juga bank syariah lainnya yang hanya terpusat di ibu kota provinsi, Banda Aceh.
Sementara itu, BSI menjadi satu-satunya pemain di Aceh dengan kantor cabangnya yang tersebar di 23 kabupaten/kota di wilayah tersebut. Mayoritas masyarakat Aceh adalah nasabah dari bank ini. Namun, sejak BSI hadir di Aceh, protes terkait layanan buruk dan kesulitan transaksi semakin meningkat di masyarakat. Kasus terbaru adalah eror ATM dan mobile banking BSI yang terjadi selama empat hari. Kejadian ini mendorong DPR Aceh untuk merencanakan revisi Qanun LKS.
Wacana ini disambut baik oleh masyarakat dan pengusaha Aceh. Ketua Hiswana Migas Aceh, Nahrawi Noerdin, menyatakan bahwa kebijakan ini tepat untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gangguan seperti yang terjadi pada Bank BSI yang dapat mengganggu sistem layanan perbankan bagi pengusaha.
Menurutnya, revisi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang LKS dan upaya mengembalikan bank konvensional di Aceh akan memudahkan pengusaha dalam melakukan transaksi dengan dua jenis bank untuk menjalankan bisnis mereka.
Baca Juga: Ransomware Semakin Meningkat dan Bagaimana Mengatasinya?
Imbas Gangguan BSI Permintaan Maaf dari BSI
Sebelumnya, Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia, Hery Gunardi, meminta maaf atas gangguan yang dialami nasabah dalam mengakses layanan perbankan pada Senin, 8 Mei 2023. Dia menegaskan komitmen BSI untuk menjaga keamanan dana dan data nasabah.
“Atas nama Bank Syariah Indonesia, kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami nasabah dalam mengakses layanan BSI pada 8 Mei 2023,” ujar Hery dalam keterangan resmi yang dikeluarkan di Jakarta pada Kamis (10/5). Dia menjelaskan bahwa BSI terus melakukan proses normalisasi dengan fokus utama pada keamanan dana dan data nasabah. Hingga saat ini, proses normalisasi layanan telah berjalan dengan baik.
Pada Selasa (9/5), BSI berhasil mengembalikan normalitas layanan pada jaringan ATM dan kantor cabang. Pada hari yang sama, nasabah sudah dapat melakukan transaksi di cabang dan ATM BSI yang tersebar di seluruh Indonesia.
Hari Selasa malam (9/5), layanan BSI Mobile secara bertahap juga sudah dapat diakses oleh nasabah dengan fitur-fitur dasar.
Saat ini, pada Rabu (10/5) pukul 14.00 WIB, perusahaan sedang melakukan pemantauan dan proses normalisasi transaksi. Akibatnya, layanan BSI mungkin tidak dapat diakses untuk sementara waktu, termasuk layanan di cabang, akses BSI Mobile, dan ATM di seluruh Indonesia.
Membuat website yang tepat untuk bisnis tidak bisa dilakukan sembarangan, kamu mungkin perlu menggunakan jasa pembuatan website agar dapat hasil optimal. Kunjungi Alan Creative sekarang juga, dapatkan informasi terbaik untuk membangun website bisnis kamu disini.
